MA Perintahkan KPU Cabut Regulasi Batas Umur Calon Kepala Daerah, Untuk Siapa?

Pengamat Politik Ray Rangkuti mengukur putusan Mahkamah Agung (MA) yang mencabut undang-undang batas umur minimal calon kepala tempat tidak objektif dan tidak rasional.

Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 itu disebut Ray bisa kembali menimbulkan kontroversi di tengah publik. Pasalnya, ada indikasi supaya Putra Bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Kaesang Pangarep bisa maju di pemilihan gubernur (Pilgub) 2024.

Putusan serupa, lanjut Ray sebelumnya juga terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 seputar syarat umur capres/cawapres. Putusan hal yang demikian menjadi celah bagi putra sulung Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka maju di Pilpres 2024.
Sekarang, Mahkamah Agung, juga membuat putusan yang intinya hampir sama dengan putusan kontroversial slot spaceman Mahkamah Konstitusi hal yang demikian,\\\” kata Ray dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (31/5/2024).

Adapun dalam putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 yang diputuskan Majelis Hakim pada Rabu, 29 Mei 2024 minta Komisi Awam Diketahui (KPU) untuk mencabut ketentuan PKPU seputar syarat batas umur minimal kepala tempat 30 tahun.

Padahal Kaesang ketika ini berusia 29 tahun dan akan menginjak 30 tahun pada Desember 2024. Pilgub untuk registrasi paslon untuk Pilgub dibuka pada Agustus 2024 dan penetapan paslon dilakukan pada September 2024.

\\\”Putusan MA hal yang demikian terlalu dipaksakan, bernuansa tidak objektif dan rasional,\\\” ucapnya.

Lebih lanjut, Ray menguraikan empat alasan kenapa putusan MA dianggap tidak rasional dan bisa menjadi pintu bagi Kaesang maju dalam kontestasi Pilgub 2024. Sebab menitikberatkan pada jadwal pelantikan kepala tempat yang tidak jelas dan belum disuarakan.

Alasan pertama, Ray bilang memutuskan penghitungan batas umur calon kepala tempat semenjak pelantikan merupakan keliru. Maka, kata Ray kewenangannya berada di tangan Presiden.

\\\”Pelantikan kepala tempat bukan lagi kewenangan KPU. Jadwal Pelantikan kepala tempat sepenuhnya merupakan wewenang Presiden. Menetapkan menghitung batas umur dari wilayah yang bukan merupakan kewenangan KPU jelas merupakan keliru,\\\” jelas dia.

Alasan kedua, Ray menyebut bahwa jadwal pelantikan juga tidak bisa dipastikan kapan waktunya. Sehingga, betul-betul tergantung pada jadwal Presiden sebagai kepala negara dan pemerintah.

\\\”Lebih rumit lagi, karena pelantikan kepala tempat dimaksud tidak akan dilakukan oleh pemerintah yang membuat jadwal, namun oleh presiden yang sesudahnya,\\\” kata dia.

Alasan ketiga, berdasarkan Ray apabila merujuk alasan sebelumnya, karenanya putusan MA justru bertentangan dengan tujuan MA membuat ketentuan baru karena tidak adanya kepastian undang-undang.

\\\”Semisal penghitungan batas umur semenjak pelantikan justru lebih tidak pasti, dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya merupakan dihitung semenjak,\\\” ujarnya.

Alasan terakhir, Ray berujar bahwa secara umum, semua jabatan yang mensyaratkan adanya pengaturan minimal umur, hampir seluruhnya dihitung bukan semenjak dilantik seperti putusan MA ketika ini. , apakah itu calon penyelenggara pemilu, Komisioner KPK, KY, Hakim MK, sampai calon hakim agung MA.

\\\”Di sinilah, putusan MA itu beraroma putusan MK, dibuat tidak berdasarkan pertimbangan objektif namun subjektif. Untuk siapa? Kita tunggu waktu menjawabnya,\\\” tandas Ray.