Headline Polemik Potongan Iuran Tapera Meluas ke Pekerja Swasta dan Mandiri

Sebagian hari terakhir ramai mengenai program Tabungan Perumahan rakyat (Tapera). Program ini ialah kelanjutan dari badan pertimbangan tabungan perumahan (Bapertarum). Program Tapera menyertakan pegawai swasta dan mandiri sedangkan yang sebelumnya ialah Bapertarum hanya dialamatkan untuk aparatur sipil negara (ASN).

Program Tapera yang diperluas cakupannya untuk pekerja swasta dan mandiri tertuang dalam Tata Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 perihal Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Kemudian ada beberapa perubahan lagi mengena hal teknis seperti bank kustodian dan pengawasan. Perubahan ini ada dalam Tata Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 perihal perubahan atas Tata Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 perihal Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang ditentukan pada tanggal 20 Mei 2024.

Namun, perubahan dalam PP Nomor 21 Tahun 2024 itu tak merubah subtansi dari peserta. Dalam regulasi hal yang demikian peserta tapera ialah ASN, TNI, Polri, BUMN, BUMN, BUMDes, pekerja mandiri, pekerja informal, pekerja swasta dan Warga Negara Asing yang telah tinggal di Indonesia lebih dari 6 bulan.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, membeberkan bahwa perluasan Tapera ke pegawai swasta dan mandiri dilakukan karena pemerintah cemas banyak masyarakat yang masih belum memiliki rumah.

“Kenapa diperluas karena ada permasalahan backlog, permasalahan  slot server thailand no 1 backlog yang dihadapi oleh pemerintah hingga dengan dikala ini ada 9,9 juta masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah ini data dari BPS bukan ngarang ya,” kata Moeldoko ditulis, Senin (3/6/2024).

Dengan adanya Tapera, masyarakat tetap punya tabungan jikalau nantinya terjadi inflasi di tingkat perumahan yang tak seimbang.

“Untuk itu seharusnya ada upaya keras agar masyarakat walhasil nanti bisa sedangkan terjadi inflasi tapi masih bisa punya tabungan untuk membangun rumahnya itu sebenarnya yang dipikirkan,” kata Moeldoko.

“Caranya dengan melibatkan pemberi kerja yang hal ini juga pemerintah untuk PNS. Jadi yang setengah persen untuk ASN itu dari pemerintah selanjutnya setengah persen untuk pekerja mandiri dan swasta atau yang bekerja yang di orang lain itu yang pemberi kerja yang akan memberikan pembiayaannya,” tambah dia.

Telah Punya Rumah Konsisten Semestinya Iuran
Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menambahkan, keharusan ASN, karyawan swasta hingga pekerja mandiri seharusnya mengikuti program Tapera sedangkan telah memiliki rumah ialah untuk mengatasi kesenjangan jumlah (backlog) di Indonesia.

keharusan pekerja PNS ataupun swasta yang telah memiliki rumah dalam rangka program gotong royong untuk mengejar kesenjangan jumlah di Indonesia. Ketentuan ini dipegang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Seputar Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

“Ini juga konsepsi dari Undang-Undang nomor 4 tahun 2016, jadi bapak kepala Staf Presiden (Moeldoko) telah menyampaikan kesenjangan kepemilikan rumah di Indonesia masih betul-betul tinggi,” ujar Heru.

Dia mencatat, dikala ini terdapat 9,95 juta keluarga di Indonesia yang tak memiliki rumah. Sementara, kemampuan pemerintah membangun rumah dengan beraneka skema subsidi dan fasilitas pembiayaan menyediakan kurang lebih 250.000 unit.

Di sisi lain, terdapat 700.000 hingga 800.000 keluarga baru yang belum punya rumah per tahun. Sehingga, pemerintah kesusahan untuk mengatasi permasalahan kesenjangan ketersediaan rumah di Indonesia.

“Jadi, jikalau hanya mengandalkan pemerintah saja itu enggak akan ngejar, hingga kapan backlog (perumahan) hingga selesai,” ujar Heru.

Kecuali itu, keterlibatan lapisan masyarakat juga diperlukan untuk menekan nilai bunga KPR perumahan yang kian meningkat dari tahun ke tahun. Ketika ini, nilai bunga kredit KPR rata-rata berkisar 5 persen.